Begitu Mahalnya Menjadi Bupati

Artis Julia Perez atau Jupe mengaku shock dan bingung ketika mendengar biaya kampanye calon bupati dan calon wakil bupati sebesar Rp7 miliar. Menjadi pejabat daerah tak cukup mengandalkan popularitas saja tetapi juga harus berduit.

"Sejujurnya saya jadi shock dan bingung. Dana sebesar itu untuk apa aja, ke mana aja larinya," ujar Jupe. Jupe menilai idealnya, biaya pencalonan wakil bupati dan bupati juga ditanggung oleh partai-partai koalisi.

“Jadi, bukan saya saja yang menanggung," tambah Jupe. Jupe menyatakan siap maju dalam Pilkada di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur sebagai calon wakil bupati. Namun, Jupe berharap tidak ada keharusan mengeluarkan dana besar untuk kampanye.

Ketua DPC Partai Hanura Kab Pacitan Sutikno membantah ada permintaan kepada Jupe untuk menyetor biaya kampanye Rp7 miliar. Sutikno yang juga ketua partai-partai koalisi pendukung Jupe mengakui, pihaknya telah menghitung jumlah biaya kampanye sebesar Rp7 miliar sampai Rp10 miliar.

Namun, partai-partai koalisi belum menyebutkan jumlah yang harus ditanggung Jupe. "Jadi tidak benar kami sudah minta Jupe untuk menyetor biaya kampanye," ucap Sutikno.

Sutikno mengisyaratkan, biaya kampanye biasanya ditanggung tiga pihak: calon bupati, calon wakil bupati, dan partai-partai koalisi. "Biasanya yang lebih besar menanggung biaya kampanye calon bupati," papar Sutikno.

Seorang artis dangdut yang ditawari mengikuti pilkada mengaku harus menyiapkan dana minimal Rp11-40 miliar. Untuk calon wakil bupati, paling tidak harus menyiapkan dana Rp11 miliar sementara calon bupati bisa mencapai Rp40 miliar. Namun ia menolak tawaran itu dengan alasan belum siap.

Biaya tinggi ini jelas sebuah ironi karena sang calon pejabat tentu haruslah orang kaya atau paling tidak menggandeng orang kaya. Tentunya dengan konsekuensi-konsekuensi tertentu. Dari mulai berutang hingga balas budi dengan imbalan mendapatkan proyek-proyek di daerah.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebenarnya sudah mencium gelagat tingginya biaya pilkada yang berpotensi memicu korupsi pejabat di daerah.

“Presiden berpesan agar politik uang dan biaya tinggi dihilangkan dalam pilkada. Tingginya biaya seperti itu bisa memicu korupsi ketika calon telah terpilih,” ujar Mendagri Gamawan Fauzi mengingatkan pesan presiden, kepada pers akhir pekan lalu.

Gamawan mengakui tak heran jika sejumlah kepala daerah yang terganjal kasus korupsi. Menurutnya, pemborosan dana dalam pilkada bisa mencapai Rp50 miliar. Jika dibagi lima tahun, jumlahnya sekitar Rp10 miliar atau Rp850 juta per bulan. Padahal, gaji kepala daerah hanya sekitar Rp8,5 juta per bulan.

Biaya pilkada ini yang dikeluarkan kandidat ini di luar dana yang telah disiapkan oleh pemerintah. Biaya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di 2010 sebagaimana diungkapkan Timbul Pudjianto, Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri mencapai Rp3,54 triliun.

Biaya ini untuk menggelar pesta demokrasi di daerah di 244 wilayah di Indonesia, meliputi tujuh pemilihan gubernur, 35 pemilihan walikota, dan 202 pemilihan bupati.

Jadi, dana yang dikeluarkan baik dari dana pemerintah maupun kocek sang calon pejabat daerah ini sangat besar. Bahkan terlalu besar, di tengah jutaan masyarakat yang masih mengalami kemiskinan, menderita gizi buruk, bahkan mati karena kelaparan.

sumber : inilah.com

---