Sanksi FIFA Masih Hantui PSSI

Kekhawatiran FIFA akan memberikan sanksi ke sepak bola Indonesia belum
terbukti. Meski dua kali gagal menggelar Kongres PSSI, Indonesia tidak
dijatuhi sanksi oleh FIFA. Otoritas sepakbola dunia itu bahkan memberi
satu kesempatan lagi untuk menggelar pemilihan ketua umum, wakil ketua
umum, dan exco PSSI periode 2011-2015.

Senin, 30 Mei 2011, Komite
Eksekutif FIFA menggelar rapat di kantornya, Zurich, Swiss. Rapat yang
dipimpin langsung Presiden FIFA, Joseph S Blatter tersebut membahas
berbagai masalah yang menimpa anggota-anggotanya, termasuk Indonesia.

Setelah
rapat, FIFA menggelar jumpa pers. Kepada wartawan, Blatter lebih dulu
menyampaikan keputusan FIFA mencabut sanksi yang dijatuhkan kepada
Bosnia-Herzegovina dan Brunei Darussalam.

Selanjutnya, Blatter
mengumumkan sikap FIFA terhadap Indonesia. Tanpa basa-basi, Blatter
mengatakan Kongres PSSI harus digelar paling lambat 30 Juni 2011. Bila
gagal, FIFA akan langsung menjatuhkan sanksi berupa suspended
(pembekuan) bagi sepakbola Indonesia, 1 Juli 2011.

Selain itu,
Blatter juga berpesan, agar Kongres nanti tetap mengacu pada aturan yang
ada dan keputusan-keputusan yang sudah dikeluarkan FIFA. FIFA juga
melarang empat kandidat yang telah dianggap tidak memenuhi persyaratan
pencalonan.

Mereka adalah Nurdin Halid, Nirwan D Bakrie, Arifin
Panigoro, dan George Toisutta. FIFA juga meminta agar PSSI segera
mengontrol penyelenggaraan Liga Primer Indonesia yang dianggap sebagai
breakaway league atau liga yang di luar sistem.

Keputusan ini
melegakan publik sepakbola tanah air. Pasalnya, Indonesia sempat
dihantui sanksi FIFA setelah dua kali gagal menggelar Kongres PSSI,
yakni pada 26 Maret dan 20 Mei 2011. Kongres pertama digelar di
Pekanbaru, Riau, sedangkan kongres kedua digelar di Jakarta.

Ketua
Komite Normalisasi, Agum Gumelar berharap kesempatan terakhir yang
diberika FIFA jangan disia-siakan. Karena itu, Agum ingin merangkul
seluruh elemen termasuk kubu George Toisutta dan Arifin Panigoro. Agum
juga berharap pemerintah ikut mendukung agar Kongres nanti bisa berjalan
lancar.

"Masa iya kita sudah diberi peluang, tapi masih mengesampingkannya.
Kami berharap peran aktif pemerintah untuk mendukung agar Kongres nanti
bisa berlangsung dengan baik," kata Agum dalam wawancara dengan tvOne,
Senin, 30 Mei 2011.

Agum adalah perpanjangan tangan FIFA dalam
menyelesaikan kisruh yang melanda PSSI. Mantan menteri perhubungan ini
sempat resah karena terpaksa menghentikan Kongres PSSI, 20 Mei lalu.
Agum menutup Kongres setelah melihat situasi tak kondusif untuk mencapai
kesepakatan.

Pasca kegagalan kongres, Agum sempat menyatakan
kalau peluang Indonesia untuk lepas dari sanksi sangat tipis. Apalagi
Konfederasi Sepakbola Asia (AFC) justru merekomendasikan agar Indonesia
dijatuhi sanksi suspended (pembekuan) oleh FIFA.

Meski demikian,
Agum tak ingin lepas tangan. Mantan ketua PSSI dan KONI ini memutuskan
bertolak ke markas FIFA, Zurich, Swiss, 28 Mei 2011. Tujuannya adalah
'merayu' Presiden FIFA, Sepp Blatter agar tidak buru-buru menjatuhkan
sanksi bagi Indonesia.

Agum bertolak dari Jakarta. Setelah
menunggu sehari, Agum akhirnya bertemu dengan Direktur Keanggotaan dan
Pengembangan Asosiasi FIFA, Thierry Regenass yang menjadi salah satu
wakil FIFA pada Kongres PSSI, 20 Mei lalu. Regenass hadir bersama Frank
Van Hattum.

Agum memang tidak sempat bertemu dengan Blatter.
Namun jenderal bintang empat itu bisa bernafas lega karena melalui
Regenass, Agum mengetahui FIFA belum menjatuhkan sanksi bagi Indonesia.
Sebaliknya, PSSI justru diberi kesempatan untuk menggelar Kongres PSSI
paling lambat 30 Juni 2011.

Rekomendasi inilah yang kemudian di
bawah ke sidang exco FIFA, Senin, 30 Mei 2011. Hasilnya tidak berubah
lagi seperti yang telah diutarakan Blatter.

Disambut Gembira

"Keputusan ini di luar dugaan dan luar biasa. Jika keputusan ini
adalah hasil lobi maka kami harus memberi apresiasi, tapi kalau
berdasarkan rekomendasi, maka kita harus bersyukur," ujar salah satu
kandidat ketua umum PSSI, Sutiyoso.

Sutiyoso mengimbau semua
pihak, termasuk Kelompok 78, untuk menghormati keputusan tersebut.
Mantan Ketua Umum Perbasi dan Perbakin ini menilai terlalu bodoh jika
kesempatan ini tidak dimanfaatkan.

"Diperlukan kesadaran semua
pihak, termasuk Kelompok 78. Ini Kongres ketiga, jika gagal lagi, kita
kok kayaknya bodoh banget," tegas mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.

Hal
senada juga diutarakan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga, Andi
Mallarangeng. Mantan juru bicara presiden RI itu berharap agar Kongres
PSSI 2011 yang ketiga kalinya nanti tidak gagal lagi.

"Jadi kami
bersyukur bahwa FIFA tidak jadi memberikan sanksi kepada Indonesia dan
karena itu memang yang kami harapkan," kata Andi usai menjalani
pemeriksaan di kantor KPK, Jakarta, Selasa, 31 Mei 2011.

Salah
satu suporter terbesar di Indonesia, Persib Bandung, Viking juga
menginginkan kesempatan terakhir ini bisa berjalan mulus. Ketua Viking,
Heru Joko bahkan dengan tegas meminta agar Kelompok 78 yang selama ini
menjadi pendukung Arifin Panigoro dan George Toisutta tidak ngotot.

"Sudah
jelas kan aturannya, keempat orang itu (Nurdin Halid, Nirwan Bakrie,
Arifin Panigoro, dan George Toisutta) tidak bisa dicalonkan. Kelompok 78
harus mematuhi atura itu demi kemajuan sepakbola Bangsa. Jangan
paksakan kehendak," tegas Heru.

Pemerintah harus bisa tindak
tegas siapapun yang akan mengganggu jalannya kongres nanti. Harus berani
mengusir dan mengeluarkan para pengganggu," ujar pelatih Persija
Jakarta, Rahmad Darmawan.

"Warning sekarang lebih jelas.
Kita telah diberi kesempatan sekali lagi jadi semua harus membuka mata
dan pikiran untuk kepentingan yang lebih baik. Jangan sampai terjadi deadlock lagi," kata RD.

Kelompok 78 Kembali Ngotot
Sementara
itu, Kelompok 78 tetap ngotot mencalonkan Arifin Panigoro dan George
Toistutta. Menurut mereka tak ada calon ketua dan wakil ketua umum PSSI
yang layak selain kedua jagoannya tersebut.

"Melihat 19 figur
calon ketua umum yang ada, nyaris tidak ada satupun yang dapat
melaksanakan tujuan itu," ujar Saleh Mukadar, pentolan Kelompok 78,
Selasa, 31 Mei 2011.

Menurut Saleh, latar belakang para calon
yang yang ada saat ini tidak punya pengalaman dalam hal pembiayaan klub
sepakbola. Padahal aturan pelarangan penggunaan APBD sudah di depan
mata.

"Tidak ada yang punya pengalaman dalam mengelola satu klub
profesional tanpa APBD. Megang satu klub saja enggak pernah, apalagi
memegang keseluruhan klub," kata Saleh.

"Kita percaya karena ada
bukti (Arifin mampu membiayai LPI). Jadi mau tidak mau, kami menaruh
harapan kepada AP. Jadi kami ngotot, karena harapan pemegang suara hanya
kepada GT-AP," lanjutnya.

Berbagai manuver dilakukan K-78 untuk
meloloskan AP dan GT. Salah satunya adalah dengan menemui langsung
Presiden FIFA, Sepp Blatter, Selasa, 31 Mei 2011. Selain itu, K-78 juga
kembali mengadukan FIFA ke Court Arbitration of Sport (CAS).

Gugatan
tersebut diantaranya, meminta CAS untuk melarang FIFA memberi sanksi
kepada PSSI dan para anggotanya sesuai dengan aturan yang berlaku.Mereka
juga meminta FIFA membentuk Komite Normalisasi baru dengan tugas
melaksanakan pemilihan melalui Kongres hanya untuk memilih sembilan
anggota Exco PSSI.

Sedangkan pemilihan Ketua dan Wakil Ketua
PSSI dilaksanakan setelah keputusan CAS terbit. Jika FIFA memberikan
sanksi, Kelompok 78 minta ganti rugi sebesar 500 ribu Swiss Frank
per-harinya.

Ini merupakan kali kedua Kelompok 78 melaporkan FIFA
kepada CAS. Sebelum Kongres PSSI digelar 20 Mei lalu, K-78 juga
menggungat FIFA ke CAS melalui kuasa hukumnya, Patrick Mbaya. Gugatan
ditandatangani oleh 12 perwakilan Kelompok 78.

Gugatan ini telah
ditolak CAS. Pengadilan arbitrase olahraga itu beralasan tidak memiliki
kompetensi dalam menangani kasus tersebut. Sesuai dengan ketentuan
Pasal R37 dari Peraturan Arbitrase Olahraga, kasus bernomor TAS
2011/A/2438 antara Usman Fakaubun dan kawan-kawan melawan FIFA
dihentikan dan dihapus dari daftar gugatan. (sj)

---