Status mengambang warga pun resah..

Mungkin anda akan merasa ga nyaman bila  rumah yang sekian tahun di tempati dan merasa sudah milik sendiri karena merasa bayar, eh tiba2 dicap ilegal atau setengah ilegal dgn status sertificat rumah yang mengambang padahal yg ngecap status ngambang dan yang menyetujui pendirian rumah tersebut adalah orangnya itu-itu juga.

Contoh kasus khusunya di batam adalah perumahan Mukakuning indah-1, mungkin  ini adalah cerita lama sejak setahun dua tahun lalu kejadiannya hingga saat ini dan sebagian sudah pada tahu bukan ? .sekitar tahun 94-95 dibangun lah perumahan tersebut dengan berbagai ijin yang digulirkan pemerintah setempat pada waktu itu, dan orang pun berbondong2 menginvestasikan sebagian dananya beli rumah disitu ada yang dengan cara kontan dan ada juga yang kredit KPR fasilitas BTN dan kebetulah pada waktu itu KPR masih di monopoli sama BTN, dengan harapan disuatu saat nanti bila ada keperluan tuh rumah bisa di agunkan atau laku dijual dengan harga yang tidak turun bahkan mungkin naik, itulah bisnis propety.

Tapi sekarang perumahan tersebut oleh pemerintah setempat di cap sebagai kawasan hutan lindung dan ternyata bukan hanya perumahan itu saja yang kena status tersebut tapi juga perumahan2 disekitarnya, walhasil ya jelas tuh rumah jadi ga laku mau diagunkan, bank nya ga mau nerima, mau di jual, notarisnya ga mau terima juga. Aneh bin ajaib padahal pada saat pendirian perumahan2 tersebut siapa yang ngasih ijin kalo bukan pemerintah setempat masa sih ga tahu site plan nya kota batam ini, ko sekarang jadi warga juga yang kena imbasnya, pemerintah harusnya bisa ngayomi warganya ko ini malah bikin resah. itu lah salah satu permainan sulap antara pihak developer dan pemerintah setempat. Sampai kapan status itu di cabut, tidak jelas bukan ?? bahkan kalo mau disulap lagi menjadi kawasan hutan lindung kembali kayanya ga mungkin.

Masih banyak kasus lain terkait urusan propety di batam ini dan yang sekarang saya alami dan kebetulan saya tinggal di dalamnya adalah kasus perumahan elit (ekonomi-sulit) VillaMukakuing, sudah sebulan berlalu tepatnya tanggal 8-juni-2009 ,kami berdemo ria secara damai dan juga secara berantai dengan tempat yang dituju diantaranya, pihak developer trus ke BTN dan dilanjutkan ke DPRD, adapun masalahnya adalah terkait sertifkat yang hingga saat ini masih belum juga dipecah padahal udah 6 tahun menempati perumahan tersebut dan juga banyak yang sudah lunas tapi sertifikat belum juga turun, yang ternyata duitnya di pake dulu. Sudah berkali2 kami mengadakan negoisasi dengan pihak developer untuk mengurusi masalah ini dengan bebagai kesepakatan antara kedua belah pihak tapi ujung2nya mereka sendiri yang melanggar kesepakatan tersebut sementara sangsi dari pelanggaran tersebut mereka tidak mau memenuhinya juga yaitu yang berupa, adalah kewajiban pihak developer untuk memberikan kompensasi sebesar rp250 ribu perbulan per rumah bila melanggar kesepakatan yang sudah disepakati, tapi toh mereka boong juga dari situlah awalnya kami berinisiatif untuk melakukan demo damai seperti diatas tadi.

Sudah 30 hari dari aksi demo damai tersebut, tapi urusan sertifikat masih belum juga usai, padahal kami sudah sepakat bila sampai 30 hari semenjak demo hak warga belum terpenuhi terutama bagi yang sudah lunas, sangsinya adalah tidak usah bayar KPR dulu,
sementara sekarang udah tanggal berapa nih.. jadi, bulan ini ga usah bayar KPR, free euy..

Tuntutan lainnya selain masalah sertifikat yaitu pengaspalan jalan, maklum separo jalan masih belum diaspal dengan alasan masih dalam tahap pembangunan(padahal mah ga di apa2in) ,pada awalnya setelah kami demo , orang depelover pada datang ngukur jalan dan katanya bulan depan diaspal yaitu bulan juli 2009, tapi sekarang udah tanggal berapa nih, ga kelihatan batang hidungnya..

Untuk itu kepada rekan yang tinggal di batam terutama pendatang baru dan berniat mau investasi rumah, tolong hati-hati, lihat-lihat dulu  developernya , mengingat banyaknya kasus terkait urusan property di batam ini, dan hal itu memang tidak bisa lepas dari perijinan yang di gulirkan pemerintah setempat juga, jadi selain hati2 milih developer, besok2 kalau ada PILKADA hati2 juga milih pemimpin.

---